Dalam
menjaga dan memperbaiki kegiatan perekonomian di Indonesia pemerintah mempunyai
berbagai macam kebijakan.di bawah ini berbagai macam kebijakan yang di lakukan
pemerintah dalam perekonomian Indonesia.
1.
Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan
keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui
pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan
agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output
keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana
pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i)
uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk
mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat
bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam,
dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk
mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan
ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana
mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur
menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral,
otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan
dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).
·
Jenis-jenis kebijakan Moneter
- Inflasi penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga
inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen ,
dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian
berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan
adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama
lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga
tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.
2.
Harga Penargetan Tingkat
Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting
kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target
tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga
tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima
tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga
kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun
terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan
masa depan.
3.
Agregat Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang
didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini
disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll).
Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan
Alan Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang
disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada
sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.
4.
Nilai Tukar Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar
tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang
dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan
bangsa jangkar. Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau
otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau
menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan
oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor /
lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana
perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.
Kebijakan
ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas moneter asing atau
pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus
menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam jangkar bangsa untuk
mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi
tergantung pada jangkar bangsa tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas
modal, keterbukaan, saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya. Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu :
1.
Kebijakan Moneter Ekspansif /
Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah
uang yang beedar.
2.
Kebijakan Moneter Kontraktif /
Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi
jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money
policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan
instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1.
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang
beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli
surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang,
maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat
berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari
Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar
Uang.
2.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang
beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum
terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral.
Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank
sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang
beredar berkurang.
3.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve
Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang
beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan
rasio.
4.
Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur
jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.
Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam
mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar
bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar
pada perekonomian.
Kebijakan
fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk
mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang
mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan
jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
2.Kebijakan fisikal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada
sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan
jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan
berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi
dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak
dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll.
Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan
jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada
sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu
perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi
oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga
barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah,
perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa
kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan
melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri. Pada sektor
pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana
pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional,
pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan
penerimaan pajak dari pengusaha dan Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa
orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan
moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan
tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus
dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market
operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya
kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.
Pengaruh
krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah
negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester
pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang
disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga
hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata
besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan
pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan
deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang
tidak seimbang. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika
mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak
diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan
dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan
daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
·
Kebijakan Anggaran / Politik
Anggaran :
1.
Anggaran Defisit (Defisit Budget) /
Kebijakan Fiskal Ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus
pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang
resesif.
2.
Anggaran Surplus (Surplus Budget) /
Kebijakan Fiskal Kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik
anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi
yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3.
Anggaran Berimbang (Balanced Budget).
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar
dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian
anggaran serta meningkatkan disiplin.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil
pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah
pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat
pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Hubungan
Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa
kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan
pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat
bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal
akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada
giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar
barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat
harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah
yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan
memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai
umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat
berharga.
Sumber :
0 komentar:
Posting Komentar